The Supreme Audit Agency Asks Sri Mulyani to Review the Automatic Adjustment Policy

June 06, 2024, 12.25 AM | Reporter: Dendi Siswanto

ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) menerima ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2018 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara disaksikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), Kepala Staf Presiden Moeldoko (keempat kanan) serta pimpinan BPK di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (4/10). Kedatangan BPK tersebut untuk menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2018 yang telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp4,13 triliun. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj/18.

STATE BUDGET - JAKARTA. The Audit Board of Indonesia (BPK) has urged Finance Minister Sri Mulyani Indrawati to reconsider and establish an Automatic Adjustment policy that does not include the budget for mandatory spending in the education sector.

This request comes as the BPK has identified issues with the technical calculation of the mandatory spending budget for education.

Thanks for reading Kontan English.

Please create account or log in.

Only Rp5,000 to continue reading.

BUY NOW!

Editor: Syamsul Azhar